Sukseskan Pemilu 2024, Camat Rancaekek Berikan Arahan dan Koordinasi dalam Hadapi Cuaca Ekstrem

VOKALOKA.COM, Bandung - Menjelang pemilihan umum 2024, Camat Rancaekek yaitu Ir. H. Diar Hadi Gusdinar, M.Si yang didampingi Sekretaris Camat Rancaekek Drs. H. Safrudin memberikan arahan dan koordinasi dalam upaya menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Rapat ini diselenggarakan di aula Kantor Kecamatan Rancaekek pada Kamis (9/11/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh banyak aparat pemerintah daerah seperti Perwakilan Polsek Rancaekek, Perwakilan Koramil Rancaekek, UPTD Kebersihan Wilayah Rancaekek, Para Kepala PKM Se-Kecamatan Rancaekek, Kepala BPP Rancaekek, Lurah Rancaekek Kencana, Para Kepala Desa Se-Kecamatan Rancaekek, PPK Rancaekek, Ketua MUI Rancaekek, Ketua Karang Taruna Rancaekek, dan lainnya.

Dalam arahannya, Camat Rancaekek menekankan pentingnya kerjasama antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Beliau menyoroti upaya pencegahan potensi gangguan yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem. 

Sebagai upaya pencegahan, Camat Rancaekek mendorong peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Beliau juga menegaskan menekankan peran penting aparat pemerintahan yang ada di lingkup Kecamatan Rancaekek untuk membantu menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, Camat Rancaekek juga telah merancang strategi khusus untuk kelancaran penilu mendatang, seperti penempatan tempat pemungutan suara di lokasi yang aman dan mudah diakses, serta perencanaan logistik yang matang. Hal ini dilakukan dalam upaya memastikan partisipasi masyarakat yang optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Kita harus memastikan segala aspek terkendali dengan baik, dari logistik hingga keamanan," ucap Diar Hadi selaku Camat Rancaekek.

Dalam menghadapi potensi gangguan cuaca ekstrem, Camat Rancaekek menginstruksikan kepada para aparat terkait untuk menjalankan protokol keamanan yang ketat. Serta menekankan pentingnya antisipasi dan respons cepat dalam mengatasi situasi darurat yang mungkin timbul selama proses pemilu.

Camat Rancaekek secara tegas menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, dan segala langkah yang diambil harus memastikan kesejahteraan dan keamanan seluruh peserta pemilu. 

Dalam akhir kegiatan ini, Camat Rancaekek menyampaikan harapannya supaya arahan dan koordinasi yang telah disampaikannya dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait. Ia meyakini bahwa dengan kerjasama yang baik, Pemilu di Rancaekek akan berjalan sukses meski dihadapkan dengan kondisi cuaca ekstrem.

Reporter : Syfa Fauziyah

Bareskrim Tolak Laporan Relawan Terkait Dugaan Penghinaan Jokowi oleh Rocky Gerung

VOKALOKA.COM - Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan pengamat politik dan aktivis bernama Rocky Gerung ke Bareskrim Polri karena mereka menduga Rocky Gerung telah menghina Jokowi dalam ucapannya. Namun, laporan tersebut ditolak oleh Bareskrim Polri.

"Kita telah selesai dari SPKT, dan alhamdulillah, LP (laporan polisi), laporan kita tidak diterima," kata Sekjen Bara JP, Relly Reagen kepada wartawan, Senin (31/7).

Relly menyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri menolak laporan dari pihaknya karena mereka menganggap bahwa Jokowi harus memberikan klarifikasi sebagai orang yang merasa dirugikan oleh ucapan Rocky Gerung.

"Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil presiden," ucapnya.

Setelah laporannya ditolak, para relawan memutuskan untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) terkait ucapan viral Rocky Gerung tersebut. Relly berharap agar penyidik Bareskrim Polri dapat meningkatkan status pengaduan menjadi Laporan Polisi (LP) setelah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait.

Diketahui bahwa Ketua Umum Barikade '98, Benny Rhamdani, bersama sejumlah relawan Jokowi, mengunjungi Bareskrim Polri pada hari Senin yang lalu untuk melaporkan Rocky Gerung yang diduga menghina presiden dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas.

Dalam akun Twitter @HmFaqihA, Rocky Gerung awalnya menyatakan bahwa Jokowi akan kembali menjadi warga sipil setelah menjabat sebagai presiden. Aktivis tersebut menjelaskan bahwa Jokowi memiliki ambisi untuk mempertahankan warisan atau pencapaian selama masa jabatannya.

Rocky Gerung juga menyebut bahwa Jokowi pergi ke China untuk menawarkan ibu kota negara (IKN) dan masih melakukan pertemuan dengan berbagai koalisi untuk mencari kejelasan mengenai masa depannya.

"Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak memikirkan nasib kita. Itu b*ji*g*n yang t*l*l. Kalau dia b*ji*g*n pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi b*j*ng*n t*l*l itu sekaligus b*ji*g*n yang pengecut. Ajaib, b*ji*g*n tapi pengecut," kata Rocky dilihat di akun Twitter @HmFaqihA.

Rayza Fauzan/Vokaloka

Jusuf Hamka: Jika dibayar Alhamdulillah

VOKALOKA.COM - Pengusaha terkenal Jusuf Hamka telah memutuskan untuk menyerahkan keputusan pembayaran utang PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan ini diambil setelah Jusuf Hamka bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Hamka mendapatkan penjelasan langsung mengenai pertimbangan dan kajian terkait kewajiban pembayaran pemerintah kepada CMNP. Dia menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara.

"Saya serahkan tagihan saya kepada departemen negara dan kepada Allah. Yang penting, jika dibayar, Alhamdulillah, jika tidak, Wasyukurillah," kata Jusuf Hamka dalam video yang diterima oleh Kompas.com pada Senin (19/6/2023).

Meskipun demikian, ia yakin pemerintah akan mencari solusi terbaik dalam membayar utang kepada CMNP. Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pemerintah kepada sektor swasta.

"Saya berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani sejalan dengan hal ini," tambahnya.

Menyambut pernyataan Jusuf Hamka, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran kepada CMNP. Namun, saat ini Kemenkeu sedang melakukan kajian lebih lanjut terkait kewajiban pembayaran tersebut.

"Kami berharap dapat terus berkomunikasi dan mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak, dengan niat dan itikad baik," ujar Yustinus.

Sebagai informasi, pemerintah memiliki utang kepada CMNP terkait penggantian dana deposito yang ditempatkan di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 memerintahkan pemerintah untuk membayar deposito berjangka sebesar Rp 78,84 miliar dan giro sebesar Rp 76,09 juta, serta denda 2 persen per bulan dari jumlah total yang diminta oleh CMNP.

Namun, utang tersebut belum dibayarkan. Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, mengingat pada saat deposito ditempatkan di Bank Yama, CMNP masih memiliki keterkaitan dengan bank tersebut.

Rayza Fauzan Al Habsy/Vokaloka

Harmoni Keadilan: Asas Praduga Tak Bersalah dan Sila Kemanusiaan Pancasila dalam Memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia

VOKALOKA.COM - Asas Praduga Tak Bersalah dan Sila Kemanusiaan Pancasila adalah dua pilar yang penting dalam menciptakan keadilan dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan bentuk perlindungan hak individu dalam proses hukum, yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah secara sah oleh pengadilan. Hal ini memastikan adanya keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, Sila Kemanusiaan Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Sila ini mendorong terciptanya kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau gender. Dengan mengutamakan sila ini, kita mengakui bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama dan layak diperlakukan dengan menghormati.

Kombinasi dari asas Praduga Tak Bersalah dan Sila Kemanusiaan Pancasila menjadi dasar yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Praduga tak bersalah memastikan bahwa setiap individu tidak dihukum secara sembarangan atau tanpa bukti yang cukup, sementara Sila Kemanusiaan mendorong kita untuk melihat nilai-nilai manusia dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil.

Namun, meskipun asas Praduga Tak Bersalah dan Sila Kemanusiaan Pancasila memiliki nilai yang sangat penting, kita harus mengakui bahwa implementasinya tidak selalu sempurna. Masih ada tantangan dan kendala dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dan adil di semua tingkatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk terus memperjuangkan dan memperkuat asas Praduga Tak Bersalah dan Sila Kemanusiaan Pancasila agar masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

M. Fikri Muzhaffar/Vokaloka

Luhut Melakukan Uji Coba Dengan Menaiki KCJB dan Mencapai Kecepatan Maksimum 385 km/jam

VOKALOKA.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan percobaan perjalanan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim menuju Stasiun Tegalluar pada hari Kamis. Perjalanan ini mencapai kecepatan maksimum 385 kilometer per jam.

Luhut tiba di Stasiun Tegalluar sekitar pukul 10.37 WIB, didampingi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, serta pejabat dari PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia China.

Luhut menyatakan bahwa percobaan tersebut berjalan dengan baik tanpa masalah. Dalam perjalanan dari Stasiun Halim ke Padalarang, waktu yang dibutuhkan sekitar 30 menit, dan total waktu perjalanan hingga Stasiun Tegalluar adalah sekitar 45 menit. Meskipun dalam kecepatan tinggi, Luhut mengatakan bahwa perjalanan dengan kereta cepat tersebut cukup nyaman.

Luhut juga menyampaikan bahwa jika KCJB beroperasi normal dan mengangkut penumpang, akan ada sekitar 68 perjalanan Jakarta-Bandung dalam satu hari dengan rata-rata 600 penumpang. Dia mengapresiasi kerja sama antara kontraktor dari Tiongkok dan Indonesia dalam menyelesaikan proyek ini.

Setelah turun di Stasiun Tegalluar, Luhut bertemu dengan sejumlah pekerja dari KCIC dan mengunjungi Depo Kereta Cepat di Tegalluar bersama para pejabat. Pada pukul 11.55 WIB, Luhut kembali ke Jakarta dengan menumpangi kereta cepat tersebut.

M. Fikri Muzhaffar/Vokaloka

Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong Reformasi Koalisi Parpol untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia

Kepelikan Koalisi Parpol di Indonesia: Memerlukan Reformasi Demokrasi yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Kepelikan koalisi partai politik (parpol) di Indonesia telah menjadi perhatian dalam konteks demokrasi negara ini. Koalisi parpol sering kali menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan politik, tetapi seringkali juga melibatkan praktek-praktek yang kurang transparan dan akuntabel.

Salah satu dampak negatif dari kepelikan koalisi parpol adalah adanya potensi terbentuknya aliansi yang tidak konsisten dengan visi dan misi partai politik tersebut. Koalisi yang dibentuk lebih berorientasi pada kepentingan politik dan pembagian kekuasaan daripada pada pelayanan kepada rakyat dan pencapaian tujuan nasional. Hal ini dapat mengaburkan garis politik partai-partai tersebut, membuatnya sulit bagi pemilih untuk mengidentifikasi perbedaan nyata antara partai-partai politik yang berkoalisi.

Selain itu, kepelikan koalisi parpol juga dapat menciptakan kekuatan politik yang dominan dan menghambat kemajuan demokrasi. Ketika beberapa partai politik bergabung dalam koalisi yang kuat, mereka dapat mendominasi proses pengambilan keputusan dan mengurangi ruang bagi partai-partai oposisi untuk berperan serta secara efektif dalam politik negara. Hal ini dapat merusak keseimbangan kekuasaan yang esensial untuk demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Untuk mengatasi kepelikan koalisi parpol di Indonesia, diperlukan reformasi demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Perlu ada upaya untuk mendorong partai politik dan koalisi mereka untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan pencapaian tujuan nasional, daripada sekadar memperoleh kekuasaan politik. Selain itu, transparansi dalam proses pembentukan koalisi, termasuk negosiasi kebijakan dan distribusi kekuasaan, harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik.

Peningkatan partisipasi publik dan pendidikan politik juga penting untuk mengurangi kepelikan koalisi parpol. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan partai politik yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan publik, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang mendorong partai-partai politik untuk lebih bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, kepelikan koalisi parpol di Indonesia merupakan tantangan serius bagi demokrasi dan keseimbangan kekuasaan. Diperlukan reformasi demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif agar koalisi parpol menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat dan memajukan demokrasi negara ini.

M. Fikri Muzhaffar/Vokaloka

Isu Penundaan Pemilihan Umum 2024

Vokaloka.com - Dalam pemilihan, Partai Berkarya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memastikan KPU RI melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Mereka kemudian meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendenda KPU Indonesia untuk memutuskan apakah Partai Belkarya akan berpartisipasi dalam pemilu 2024.

  

Gugatan yang diajukan Berkarya  serupa dengan  yang diajukan Prima sebelumnya. Gugatan kedua belah pihak berupaya untuk menunda pemilu 2024 agar mereka bisa memilih. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketahui memenangkan prima tersebut. Mari kita lihat apakah permasalahan di atas benar-benar terjadi di tahun 2024 ketika pemilu  ditunda.

  

Jika penundaan pemilu  2024 ditunda, kemungkinan besar akan bertentangan dengan UUD 1945. 

1. Dampak terhadap stabilitas politik 

2. Melanggar UUD 1945 

3. Membahayakan tatanan konstitusional 

4. Menyebabkan dilema di beberapa institusi 

5. Merusak perekonomian negara 

UUD 1945 juga tidak menyebutkan hal ini 

Penundaan pemilihan dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak diatur dalam pasal tersebut 

Di suatu tempat di  konstitusi 1945, konstitusi negara. sangat jelas dalam aturannya 

UUD 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali dan untuk setiap periode. 

Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, tetapi hanya untuk satu periode. 

Menunda pemilihan adalah pengkhianatan. menentang konstitusi untuk menunda pemilihan berikutnya 

Pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tahun 2024  akan berdampak sangat fatal bagi negara.

Muhamad Ikbal/Vokaloka

Membangun Lingkungan Kampus yang Kondusif melalui Etika Politik yang Baik

Foto: Majalah Suaka Edisi Tahun 2016

Vokaloka.com - Seharusnya, kampus menjadi habitat tempat untuk berdiskusi, belajar, dan mengembangkan diri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, politik kampus sering memanas dan menimbulkan konflik yang mengganggu kondusifitas kampus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kondusifitas kampus dengan cara mempraktikkan etika politik yang baik.

Politik kampus merujuk pada kegiatan politik di lingkungan kampus, seperti pemilihan ketua mahasiswa, organisasi politik mahasiswa, dan pengaruh politik dalam kebijakan kampus. Seperti halnya di dunia politik umumnya, politik kampus dapat menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan di kalangan mahasiswa. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang politik kampus dan apa yang dapat dipelajari dari hal tersebut.

Organisasi politik mahasiswa biasanya terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik dan ideologi yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok tersebut sering memiliki tujuan dan agenda masing-masing, seperti memperjuangkan hak-hak mahasiswa, mempromosikan kebebasan akademik, atau mengadvokasi isu-isu sosial dan politik tertentu. Terlibat dalam organisasi politik mahasiswa dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dalam memahami proses politik dan pengambilan keputusan, serta membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi.

Politik kampus juga dapat memengaruhi kebijakan kampus. Kampus memiliki kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan kampus, seperti aturan akademik, kebijakan kesehatan dan keamanan, serta tata tertib kampus. Mahasiswa dapat memengaruhi kebijakan tersebut dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik kampus, seperti memilih ketua mahasiswa atau menjadi anggota senat mahasiswa. Terlibat dalam politik kampus memungkinkan mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka, serta memastikan bahwa kebijakan kampus mendukung kepentingan mahasiswa secara keseluruhan.

Namun, politik kampus juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di kalangan mahasiswa. Perselisihan dan pertikaian antara kelompok-kelompok politik dapat memecah belah komunitas kampus dan mengganggu suasana akademik yang kondusif. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memperhatikan etika politik yang baik dan menjaga tata tertib serta integritas dalam kegiatan politik kampus untuk memastikan terciptanya suasana yang harmonis dan kondusif di lingkungan kampus.

Etika politik merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap individu yang terlibat dalam politik, termasuk dalam lingkungan kampus. Hal ini meliputi penghormatan terhadap perbedaan pendapat, saling menghargai, serta memegang teguh nilai-nilai demokrasi. Etika politik yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam politik kampus, sehingga tercipta lingkungan kampus yang sehat dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu contoh etika politik yang baik adalah saling menghormati dan memahami perbedaan pendapat. Dalam politik kampus, seringkali terjadi konflik antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk selalu menghargai perbedaan pendapat dan berdiskusi secara terbuka dan adil agar konflik dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai hasil yang positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, etika politik yang baik juga mencakup penghormatan terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Pemilihan umum adalah salah satu proses demokrasi yang dilakukan di kampus. Dalam pemilihan umum, setiap kandidat memiliki hak yang sama untuk memasang spanduk, melakukan kampanye, dan mendapatkan suara dari pemilih. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam politik kampus untuk menghormati proses demokrasi yang ada dan menjaga agar proses tersebut berjalan secara adil dan terbuka.

Dalam kesimpulannya, menjaga kondusifitas kampus melalui etika politik yang baik sangatlah penting. Etika politik yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam politik kampus, serta membantu mengurangi konflik dan menjaga lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam politik kampus harus memahami dan mengamalkan etika politik yang baik dengan menghormati perbedaan pendapat, menjaga integritas, dan menghormati proses demokrasi yang ada.

Reporter: M Tazkiatun

Redaktur: Rayza Fauzan

Protes Anti-Israel dalam Olahraga: Mengapa Hal Ini Bisa Berdampak pada Politik Negara?

Vokaloka.com - Pementasan Piala Dunia U-20 FIFA dimaksudkan untuk menjadi lambang kebanggaan bagi Indonesia. Meskipun tidak terkenal dengan kehebatan sepak bolanya tim putra berada di urutan ke-149 dari 211 dalam peringkat resmi negara Asia Tenggara berpenduduk 277 juta orang ini terkenal dengan kecintaannya pada olahraga: 78% orang Indonesia menganggap diri mereka penggemar sepak bola.

Namun turnamen tersebut, yang akan dimulai pada bulan Mei, tiba-tiba ditarik dari Indonesia minggu lalu merugikan negara miliaran dolar, menghancurkan impian para calon perwakilan mudanya di lapangan (karena tim mereka hanya memenuhi syarat untuk bermain sebagai tuan rumah), dan meninggalkan jutaan penggemar pahit dan marah pada politisi yang diyakini bertanggung jawab atas kekacauan itu.

• Mengapa FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah?

FIFA mengatakan pihaknya mencopot tugas tuan rumah Indonesia "karena keadaan saat ini." Keputusan dari badan pengatur sepak bola itu datang di tengah meningkatnya ketidakpastian apakah tim dari Israel akan dapat bersaing di Indonesia tanpa gangguan. Selama beberapa minggu terakhir, telah terjadi serangkaian pernyataan oleh pejabat lokal dan bahkan beberapa protes jalanan kecil yang menyerukan agar tim Israel dilarang, meskipun kualifikasi berbasis kinerja untuk turnamen tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi ketegangan yang meningkat atas keikutsertaan Israel, tetapi telah mencoba untuk mencapai keseimbangan dengan menegaskan bahwa mereka akan menyambut dan menjamin keselamatan semua tim yang diundang, termasuk Israel, sambil mempertahankan bahwa komitmennya terhadap Palestina tidak tergoyahkan. "Kita tidak bisa mencampuradukkan olahraga dan politik," kata Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, dalam sebuah pernyataan pada akhir Maret, saat kontroversi terungkap.

Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan dan sering mengkritik Israel, padahal Indonesia telah lama menjadi pendukung vokal kemerdekaan Palestina. Ini bukan pertama kalinya negara Asia Tenggara memiliki masalah dengan Israel dalam acara olahraga. Pada tahun 1958, Indonesia bergabung dengan Turki dan Sudan keluar dari kualifikasi Piala Dunia untuk menghindari bermain melawan Israel, dan selama Asian Games 1962 di bawah presiden pendiri Indonesia Sukarno, pemerintah Indonesia menolak mengeluarkan visa untuk peserta Israel, memaksa Israel untuk akhirnya menarik. Baru-baru ini pada tahun 2006, Indonesia mundur dari turnamen tenis Fed Cup karena diadakan di Tel Aviv. Namun baru-baru ini, hubungan agak mereda: pada tahun 2015, seorang pemain bulu tangkis Israel bermain di Kejuaraan Dunia di Jakarta, tahun lalu seorang pemanjat tebing Israel berkompetisi di Jakarta, dan pada bulan Februari seorang pengendara sepeda Israel berlomba di UCI Track Nations Cup.

Seiring seruan agar Israel tidak ikut turnamen sepak bola musim panas ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan FIFA. Tapi FIFA telah mengambil keputusan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 29 Maret bahwa tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin. FIFA mencatat bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan PSSI dalam proyek yang sedang berlangsung untuk "mengubah" olahraga di dalam negeri, tetapi sebagai sanksi tambahan atas seluruh bencana tersebut, FIFA membekukan dana pengembangan yang dialokasikan untuk PSSI hingga selesai meninjau rencana Indonesia untuk meningkatkan sepak bola di Indonesia. negara.

Sepak bola Indonesia sudah lama diburu isu korupsi dan fanatisme kekerasan. Pada 2015, FIFA menskors asosiasi sepak bola Indonesia selama satu tahun, untuk sementara melarang tim nasionalnya mengikuti kompetisi internasional, karena campur tangan pemerintah di liga domestik. Dan Oktober lalu, lebih dari 130 orang tewas dalam penghancuran stadion, mendorong penyelidikan atas kegagalan polisi dan serangkaian tuduhan dan hukuman terhadap penyelenggara dan pihak berwenang yang dianggap bersalah atas bencana tersebut. Meski demikian, Indonesia masih berharap bisa menjadi co-host Piala Dunia 2034.

• Apa dampak ekonomi dari kekalahan turnamen?

Keputusan FIFA membatalkan persiapan Indonesia selama bertahun-tahun sejak penawarannya untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut dipilih atas Brasil dan Peru pada tahun 2019. (Awalnya dimaksudkan untuk dimainkan pada tahun 2021 tetapi ditunda karena COVID-19). Dex Glenniza, seorang analis sepak bola Indonesia, mengatakan kepada TIME bahwa kerugian keseluruhan bagi negara "sangat merugikan", baik dari investasi yang sekarang tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya maupun dari hilangnya pendapatan yang diharapkan di berbagai sektor.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengungkapkan tahun lalu bahwa persiapan acara membutuhkan anggaran 500 miliar rupiah ($ 33,45 juta). Dan itu belum termasuk biaya renovasi tempat, kata Glenniza. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum, laporan Voice of Indonesia, menunjukkan bahwa tambahan dana publik sebesar 322 miliar rupiah ($21,5 juta) telah digunakan untuk memperbaiki stadion dan lapangan lain untuk sesi latihan.

Piala Dunia U-20 dijadwalkan berlangsung dari 20 Mei hingga 11 Juni, dan sebuah studi dari Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan lebih dari 44.000 pekerjaan akan tercipta. Koran Indonesia Kompas juga melaporkan bahwa UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), seperti pedagang barang dagangan dan makanan dan minuman, secara "konservatif" diperkirakan secara kolektif menghasilkan 1 miliar rupiah ($67.000) sehari selama acara 22 hari tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyarankan pendapatan yang hilang dari dua juta penonton yang diperkirakan akan disambut oleh negara di enam stadion akan berjumlah 3,7 triliun rupiah ($248 juta).

• Siapa yang terlibat dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan mereka?

Menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akan menjadi anugerah bagi Jokowi. Politikus berusia 61 tahun itu diberhentikan dari mencalonkan diri sebagai presiden lagi dalam pemilihan negara yang akan datang tahun depan, tetapi dia terlihat tertarik untuk memperkuat warisannya di negara terpadat di Asia Tenggara itu. Bagian penting dari hal ini adalah meningkatkan peran dan reputasi Indonesia di panggung global, mulai dari menjadi tuan rumah KTT G-20 di Bali tahun lalu hingga memimpin KTT tahunan ASEAN (Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara) tahun ini. Dalam siaran kepresidenan setelah keputusan FIFA pekan lalu, Jokowi mengatakan dia "sedih dan kecewa", meskipun dia juga menyarankan agar orang tidak berusaha menuding dan "saling menyalahkan". Pada hari Sabtu, dia mengunjungi para pemain yang kini harus menonton turnamen dari rumah untuk menghibur mereka.

Tapi itu tidak membantu warisan Jokowi bahwa itu adalah anggota partainya sendiri yaitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan tokoh sentral dalam kegagalan anti-Israel yang merugikan Indonesia dalam turnamen tersebut: Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masing-masing mengeluarkan pernyataan menyerukan pencoretan Israel dari turnamen tersebut. Dan sekretaris jenderal partai Hasto Kristiyanto menuduh FIFA menerapkan "standar ganda" ke Israel, yang memungkinkan negara untuk bersaing meskipun ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia ketika FIFA melarang Rusia bermain di Piala Dunia 2022 karena invasi ke Ukraina.

Lebih dari sekadar warisan Jokowi, bagaimanapun, seluruh urusan dapat berdampak pada siapa penggantinya nantinya, kata A'an Suryana, seorang analis politik Indonesia dan rekan tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura. Ganjar dianggap sebagai pelopor: survei elektabilitas (diambil sebelum keputusan FIFA) menunjukkan dia menikmati kepemimpinan yang nyaman, diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Ganjar Pranowo paham jika dia mengeluarkan pernyataan menentang rencana kedatangan tim Israel, pertama dia melawan Joko Widodo," kata A'an. Tetapi keputusannya untuk melakukannya, kata James Dorsey, seorang rekan senior tamu di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, bisa menjadi cerminan dari kekacauan "politik internal" di dalam partai.

"Dia peduli dengan elektabilitasnya," kata A'an.

Majalah Indonesia Tempo melaporkan bahwa ketua PDI-P, Megawati Sukarnoputri putri Sukarno dan secara luas diyakini tetap berpengaruh meskipun tidak lagi memegang jabatan publik telah diam-diam memerintahkan anggota partai, termasuk Ganjar dan Koster, untuk menolak keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam turnamen U-20.

Tidak jelas apa efek kekalahan akhir turnamen terhadap angka tertentu di masa depan. Dorsey melakukan lindung nilai ketika diminta untuk memperkirakan bobot yang mungkin ditanggungnya pada pemilih Indonesia, yang dijadwalkan untuk memilih pemimpin baru pada Februari 2024 dan tampaknya lebih memprioritaskan masalah inti seperti infrastruktur dan inflasi.

Namun jika banjir komentar di postingan media sosial Ganjar menjadi indikasi, popularitasnya sudah mulai terpukul. Sentimen publik Indonesia terhadap Israel tidak terlalu hangat—jajak pendapat GlobeScan tahun 2017 untuk BBC World Service menunjukkan hanya 9% negara yang memandang Israel secara positif. Dalam beberapa tahun terakhir, perjuangan Palestina semakin terjalin dengan politik identitas Indonesia, karena publik semakin terpecah antara Muslim garis keras dan pengikut Islam yang lebih moderat.

Namun, dalam kasus Piala Dunia U-20, tampaknya publik rela melepaskan politik identitas demi olahraga: survei telepon nasional yang dilakukan pada bulan Maret menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. turnamen bahkan dengan partisipasi Israel. (Ironisnya, mereka yang paling terbuka terhadap Israel yang bermain di tanah mereka adalah pemilih PDI-P, menunjukkan bahwa Ganjar mungkin telah menolak basisnya sendiri).

Ganjar bukan satu-satunya yang masa depan politiknya mungkin terpengaruh. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan baru-baru ini diangkat sebagai ketua PSSI, dilaporkan telah mengincar kursi wakil presiden pada tahun 2024. Wartawan Indonesia minggu lalu bahwa dia akan "bekerja keras" untuk menegosiasikan kembali hukuman dan menghindari sanksi tambahan yang berat yang dapat semakin merusak perekonomian. Thohir, seorang tokoh bisnis yang sebelumnya memiliki tim sepak bola Inter Milan dan D.C. United, berada di belakang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, menteri pariwisata, dalam survei pra-pemilihan wakil presiden, tetapi dia terus menjadi terkenal dalam memimpin- hingga turnamen U-20.

Rifqi Syahrul/Vokaloka

Partai Politik Semakin Tidak Bisa Dipercaya

Vokaloka.com - Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dampaknya semakin menguat. Bagi masyarakat, partai politik tidak berdampak positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak tatanan hukum negara dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan dan melanggar hukum.

Masyarakat mengaku tidak percaya terhadap kinerja dan integritas partai politik. Krisis kepercayaan ini dilatar belakangi adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik yang terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik serta berprilaku semena mena.

Kinerja buruk kader partai membuat masyarakat menjadi pesimis terhadap partai politik sebagai pondasi demokrasi Negara. Sejatinya kader partai politik harusnya mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, keamanan, ketertiban, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik.

Partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi, misalnya, adalah cermin dari sikap kader partai politik yang tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Mestinya, kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut karena mayoritas masyarakat kecil terutama nelayan, petani, dan buruh tidak menginginkan adanya kebijakan kenaikkan harga BBM bersudsidi.

M. Fikri Muzhaffar/Vokaloka

RESMI: Presiden Jokowi Tunjuk Dito Ariotedjo sebagai Menpora Baru

Jakarta, vokaloka.com - Presiden Jokowi resmi menunjuk Dito Ariotedjo sebagai menpora baru menggantikan Zainudin Amali yang memilih mundur setelah terpilih menjadi Wakil ketua umum PSSI. Pelantikan yang berlangsung sore tadi oleh Presiden Joko Widodo dilaksnakan di Istana Negara, pada Senin (03/04/2023).

"Presiden Republik Indonesia dan seterusnya, meningat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya mengangkat Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan 2019-2024," kata Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara di Istana Negara sore hari ini.

Dito bukan nama asing di pemerintahan Jokowi. sebelum ditunjuk menjadi Menpora, Dito sebenarnya masih tergabung dalam tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, di bawah menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dito yang terkenal aktif dalam dunia olahraga Nasional, merupakan Chairman RANS Nusantara dan RANS PIK Basketball yang digawangi oleh Raffi Ahmad dan Pengusaha Muda Ruddy Salim. Selain itu, Dito masih menjadi Ketua Umum ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan pesan kepada Menpora baru, setelah dilantik secara resmi. Ada 3 pesan presiden, diantaranya:

1. Memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang memiliki potensi meraih medali di Sea Games, dan Asian Games  
2. Mempunyai liga-liga pertandingan olahraga secara masif yang dilaksanakan di level pendidikan sekolah, kuliah, dan antar kampung.
3. Pengembangan pemuda diarahkan lebih ke arah kewirausahaan dan juga profesionalitas dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik.

"Tentu, apa yang sudah dimulai otomatis akan kami teruskan dan maksimalkan pelaksanaannya," tandasnya.

Dia menegaskan akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh menpora sebelumnya, Zainudin Amali, dengan ditambahkan tiga pesan penting Presiden Jokowi itu.

Rayza Fauzan/vokaloka

Wacana Politik Negeri

Vokaloka.com - Islam adalah agama yang Lil Alam Rahmatan, bentuk Islam yang welas asih dengan ajarannya yang sempurna, universal, relevan dan komprehensif dimanapun dan kapanpun. Bahkan, rahmat Islam dicurahkan tidak hanya kepada pemeluknya saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah al-Anbiya." "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi. Rahmat bagi alam semesta." (QS.21:107).

Ketika menyangkut masalah politik dan kehidupan bernegara, Islam menganggapnya sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidaklah salah jika kita mengatakan: Al Islam dinu wa Daulah (Islam sebenarnya adalah agama sekaligus negara atau politik), Al Islam 'aqidah wa qanun (Islam adalah iman yang berdasarkan hukum).

Di tengah situasi politik yang diwarnai korupsi, persekongkolan, dan polisi yang lemah, seperti yang kita saksikan saat ini. Apakah orang beragama benar-benar perlu menghindari politik? TIDAK. Padahal, orang yang beragama benar dan ingin membela kebenaran harus ikut berpolitik.

Anda mungkin ingat pernyataan guru Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afgany, yang terkesan memaksa umat Islam untuk berpartisipasi dalam politik. Dikatakannya, agar politik negara mencerminkan keagungan ajaran Islam, umat Islam harus mengisi kursi parlemen melalui aktivitas politik. Isi pernyataan Al-Afgany itu persis sama dengan yang disampaikan dengan semangat penyiar Bung Karno pada rapat BPUPK 1 Juni 1945.

Dalam pidatonya, Bung Karno berpendapat bahwa jika umat Islam menginginkan catatan Islam dalam undang-undang Indonesia, mereka harus berjuang untuk mendapatkan kursi sebanyak mungkin di parlemen agar dapat mempengaruhi undang-undang. Demikian pula, jika orang Kristen ingin hukum Indonesia menjadi Kristen, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Bagi umat Islam, penjelasan Al-Afgany dan Soekarno didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: "Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib" (Apabila suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi tanpa melakukan sesuatu atau tanpa melakukan sesuatu). lain, memegang atau melakukan sesuatu yang lain juga wajib). Jika pembelaan Amar ma'ruf Nahi munkar atau pembelaan keadilan dan kebenaran tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa politik, maka politik adalah wajib.

Namun untuk saat ini, realitas politik yang kotor yang kita lihat setiap hari di berbagai media harus menjadi renungan bagi kita. Bagaimana tidak, berapa banyak orang beragama dan ilmuwan yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini telah hanyut dalam arus politik yang busuk. Misalnya, maraknya kasus korupsi bukan lagi kesalahan politisi semata. Namun pendidik seperti guru dan dosen juga melakukannya. Yang seharusnya diurus justru menjadi bisnis. Apa yang sebenarnya terjadi di negara kita?

Nampaknya benar apa yang dikatakan Imam Al Ghazali: "Fasadu al-Ra'iyyah bifasadi al-Umara', wa Fasadu al-Umara' bifasadi al-Ulama', wa Fasadu al-Ulama' bi hubbi al-mal" (The runtuhnya negara karena pemerintah rusak, pemerintah rusak karena ilmuwan rusak, ilmuwan rusak karena ilmuwan cinta kekayaan).

Mungkin itu yang terjadi di Indonesia sekarang, di mana manusia kejam dalam kehidupan sehari-hari dan peran ilmuwan dipertanyakan. Karena mereka tidak menerbitkan fatwa atau memberikan pendapat berdasarkan pendapat ilmiah yang objektif. Namun seringkali berdasarkan komisi, seringkali berapa banyak uang yang didapatnya untuk membuat pernyataan tentang hasil survei, studi atau apa pun. Untuk itu sudah saatnya kita memahami bahwa masyarakat, ilmuwan dan Umara harus berada pada posisi yang tepat untuk menjadikan negara ini aman dan sejahtera.

Rifqi Syahrul/Vokaloka